Jawa timur, linejatim – Kasus-kasus korupsi yang tak berkesudahan dan terus-menerus terungkap, melibatkan para pejabat dari berbagai spektrum kekuasaan di Jawa Timur, merupakan indikasi nyata bahwa tata kelola pemerintahan di provinsi ini tengah berada dalam kondisi kritis gawat darurat integritas.
Maraknya praktik haram ini, mulai dari pimpinan eksekutif di tingkat kabupaten/kota, para legislator, hingga perangkat akar rumput di desa, mengisyaratkan adanya patologi struktural yang menggerogoti dan melemahkan sendi-sendi birokrasi serta politik lokal.
Data konkret menunjukkan betapa masifnya penyebaran “penyakit” ini di Jawa Timur.
1. Korupsi di Tingkat Kepala Daerah. Episentrum Perdagangan Jabatan dan Proyek
Peringkat Tertinggi Kasus Kepala Daerah. Berdasarkan data dari Malang Corruption Watch (MCW) yang diungkap pada Agustus 2021, Jawa Timur pernah menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah kepala daerah terbanyak yang terjerat kasus korupsi, mencapai total 15 orang (hingga kasus Bupati Probolinggo).
Angka ini menunjukkan konsentrasi korupsi pimpinan daerah yang paling mengkhawatirkan secara nasional.
Modus Korupsi yang Berulang Kasus yang menjerat bupati sering kali didominasi oleh praktik jual beli jabatan misalnya Bupati Nganjuk, Bupati Probolinggo serta suap terkait proyek infrastruktur atau pengadaan barang/jasa, misalnya Mantan Bupati Sidoarjo, Bupati Bangkalan, Bupati Ponorogo, Pola ini menegaskan bahwa mekanisme seleksi pejabat dan alokasi anggaran telah diubah menjadi arena transaksional.
Contoh Kasus yang Mencolok:
Bupati Nganjuk (Mei 2021): Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait suap jual beli jabatan, menunjukkan praktik ini melibatkan rantai birokrasi hingga ke level camat.
Bupati Probolinggo (Agustus 2021): Kasus suap jual beli jabatan kepala desa (kades), yang menyingkap bahwa politik uang telah mengintervensi pemilihan pimpinan di level akar rumput.
2. Korupsi di Lembaga Legislatif, Kasus Dana Hibah DPRD Jatim
Korupsi tidak hanya terjadi di ranah eksekutif, namun juga melibatkan pihak yang seharusnya menjadi pengawas: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur.
Skandal Dana Hibah Jatim (2019-2022) Kasus ini menjadi sorotan utama, berawal dari OTT terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua Simandjuntak, pada akhir 2022. KPK kemudian mengembangkan kasus ini dan menjerat total 21 tersangka, termasuk mantan Ketua DPRD Jatim (Kusnadi), dua Wakil Ketua DPRD Jatim (Anwar Sadad dan Achmad Iskandar), serta sejumlah Anggota DPRD Jatim lainnya dan pihak swasta.
Modus Penyelewengan Korupsi ini berkaitan dengan pengelolaan dana hibah yang dialokasikan melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota dewan untuk kelompok masyarakat (Pokmas).
Terungkap bahwa alokasi anggaran Pokir ini disalahgunakan, di mana oknum dewan memotong dana tersebut dan hanya sekitar 55% hingga 70% yang benar-benar dinikmati oleh rakyat.
Keterlibatan unsur pimpinan dan anggota DPRD Jatim dalam kasus masif ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan anggaran telah runtuh dan berubah menjadi sumber rente pribadi bagi para legislator.
3. Korupsi di Tingkat Bawah, Dana Desa sebagai Godaan Sejak dikucurkan pada tahun 2015, Dana Desa (DD) telah menjadi sumber daya baru yang sangat rawan diselewengkan.
Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara nasional mencatat ratusan kasus korupsi Dana Desa, dengan 50% pelakunya adalah kepala desa.
Keterlibatan Rantai Komando dalam penangkapan kepala desa dan aparat desa secara berjamaah terkait penyelewengan DD atau kasus lain (misalnya penarikan uang segel tanah) serta keterlibatan kades dalam suap jual beli jabatan bupati, membuktikan bahwa integritas di tingkat birokrasi akar rumput pun telah rapuh dan tersistem.
Modus korupsi yang berulang (jual beli jabatan, suap proyek, markup dana hibah) menunjukkan bahwa mekanisme seleksi, promosi, dan pengawasan anggaran tidak berjalan secara transparan dan akuntabel, Integritas pejabat telah direduksi menjadi komoditas politik yang diperdagangkan.
Dampak Buruk Dinasti Politik Beberapa kasus, termasuk yang melibatkan bupati dan anggota dewan, menyoroti bahaya dari dinasti politik yang menciptakan lingkaran kekuasaan tertutup, menghambat meritokrasi, dan secara inheren rentan terhadap praktik korupsi.
Hukuman Belum Menimbulkan Efek Jera, Meskipun KPK dan aparat penegak hukum gencar melakukan penindakan melalui OTT dan penyidikan, tingginya angka kasus baru bahkan melibatkan pihak yang baru menjabat mengindikasikan bahwa upaya pencegahan internal Pemda Jatim belum efektif dan hukuman yang dijatuhkan belum menimbulkan efek jera yang masif.
Pada akhirnya, korupsi multilevel ini melahirkan kerugian yang masif bagi masyarakat, Uang negara yang seyogianya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik (seperti DD, dana hibah) justru menguap ke kantong-kantong pribadi.
Hal ini berujung pada proyek fiktif, defisit kualitas pekerjaan, dan buruknya kualitas pelayanan publik yang langsung dirasakan oleh warga Jawa Timur.
Comment