“Bila marwah tidak terpelihara, orang tidak akan segan kepada kita.”
#Tunjuk Ajar Melayu.
Jakarta, linejatim - Provinsi Riau, yang dikenal sebagai Bumi Lancang Kuning, merupakan wilayah yang tidak hanya kaya akan sumber daya alam (SDA) yang melimpah, tetapi juga teguh menjunjung tinggi pusaka adab dan filosofi luhur Melayu, Konsep “Tuah dan Marwah” menjadi pilar utama dalam kerangka berpikir dan identitas kolektif masyarakat setempat, Tuah merujuk pada keberkahan, potensi kemajuan, dan karisma, sementara Marwah didefinisikan sebagai kehormatan, harga diri, dan integritas moral yang seyogianya melekat pada setiap individu Melayu.
Krisis Integritas dan Tragedi Kultural
Ironisnya, di tengah kemegahan filosofi hidup tersebut, masyarakat Riau kembali dihadapkan pada krisis integritas birokrasi. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dieksekusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap seorang kepala daerah di Riau bukan hanya merupakan delik pidana, melainkan sebuah tragedi kultural yang secara fundamental menggerus marwah yang telah lama diperjuangkan dan dijaga oleh para pemuka agama serta leluhur.
Dalam perspektif kepemimpinan Melayu, seorang pemimpin (Raja) adalah sosok yang “didahulukan selangkah, ditinggikan seranting,” yang diberikan amanah untuk memimpin dengan kejujuran, integritas, dan kearifan.
Nilai-nilai kepemimpinan ini menuntut adanya amanah, sense of shame (rasa malu), dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, praktik korupsi (suap, gratifikasi, atau pemerasan) merupakan antitesis total terhadap etika luhur ini.
Tindakan tersebut secara langsung mendegradasi kehormatan diri dan menjadi preseden buruk bagi tatanan sosial serta generasi penerus.
Pola Korupsi dan Fragilitas Birokrasi Riau
Analisis data menunjukkan adanya pola berulang dalam kasus korupsi yang melibatkan jabatan tertinggi di Provinsi Riau.
Berdasarkan catatan publik dan penindakan KPK, kasus korupsi telah menjerat sejumlah figur yang pernah menjabat sebagai Gubernur Riau:
- Saleh Djasid Periode (1998-2023)
- Rusli Zainal Periode (2003-2013)
- Anas maamun Periode (2014-2019)
- Abdul Wahid Periode (2024-Sekarang)
Meskipun status hukum Abdul Wahid masih menunggu penetapan resmi, peristiwa OTT ini menambah panjang daftar eks kepala daerah Riau yang berurusan dengan penegak hukum.
Fenomena kasus korupsi yang berulang dan penindakan melalui OTT KPK secara fundamental merefleksikan fragilitas integritas birokrasi serta kelemahan sistem pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
Walaupun terdapat jaminan keberlanjutan roda pemerintahan pasca-OTT, insiden ini mengindikasikan adanya masalah sistemik dan budaya kerja yang serius. Data dari Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK pun mendukung observasi ini.
Provinsi Riau pernah mencatat skor di bawah rata-rata nasional (misalnya, 66.1 pada SPI 2021), yang mengkonfirmasi tingginya risiko korupsi di wilayah tersebut.
Peran Generasi Muda sebagai Agen Transformasi Etika Marwah Melayu kini berada di persimpangan jalan, diuji oleh inkonsistensi perilaku oknum-oknum elit yang kontradiktif dengan nilai luhur yang mereka emban. Keadaan ini menciptakan disonansi sosial di mana pemberitaan negatif mendominasi ruang publik.
Dalam konteks ini, peran generasi muda menjadi sangat krusial. Mereka harus diposisikan tidak hanya sebagai pewaris masa depan, tetapi juga sebagai penjaga moralitas (marwah) dan agen perubahan (tuah) yang harus bertindak pada saat ini.
Rekontekstualisasi nilai-nilai luhur dari Tunjuk Ajar Melayu seperti malu (sense of shame), amanah, dan kejujuran merupakan prasyarat agar nilai-nilai tersebut tertanam kokoh dalam proses pembentukan karakter generasi selanjutnya.
Korupsi seringkali dimaklumi melalui narasi “keterpaksaan sistem” atau “situasi yang sudah terlanjur”. Dalam etika filosofis, ini dapat dikategorikan sebagai bad faith (penipuan diri sendiri). Peran filosofis generasi muda adalah menolak bad faith ini dan memilih otentisitas yaitu, bersikap transparan dan jujur meskipun menghadapi kesulitan. Hal ini sejalan dengan tuntutan marwah yang hakiki dari Tanah Melayu.
Tujuan tertinggi dalam Etika Kebajikan adalah Eudaimonia (hidup yang berkembang dan sejahtera). Dalam terminologi Melayu, Eudaimonia tercermin dalam terpeliharanya Tuah dan Marwah. Korupsi adalah praktik destruktif yang menggugurkan Eudaimonia, ia hanya menghasilkan kekayaan semu sembari menghancurkan kehormatan diri dan sosial.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen kolektif untuk membangun ulang integritas dan memastikan bahwa filosofi luhur Melayu benar-benar menjadi panduan etika, bukan sekadar retorika.
Jakarta, 05 November 2025.
Penulis : Nini Arianti, S.M., M.M.
Ketua Umum DPP GaMPI
(Generasi muda peduli Indonesia)
Comment