Sidoarjo, linejatim – Dinamika politik di Kabupaten Sidoarjo kembali bergejolak setelah Bupati Sidoarjo, Subandi, secara terbuka melontarkan kritik tajam terhadap pihak-pihak yang ditudingnya berambisi merebut posisinya. Pernyataan kontroversial ini muncul tak lama setelah isu penggeledahan di Pendopo Sidoarjo oleh penyidik Bareskrim Polri merebak di media sosial, memicu spekulasi luas di kalangan masyarakat.
Subandi dengan tegas membantah keras kabar penggeledahan yang beredar pada Rabu (5/11/2025) malam tersebut. Ia menuding isu tersebut sebagai hoaks yang disebarkan demi kepentingan politik tertentu.
”Kita itu (saat) menjadi Wakil Bupati itu tidak pernah berbuat apa-apa, Plt tidak pernah berbuat apa-apa. Kok ada berita hoaks, terus habis itu digeledah, itu yang digeledah apa,” ujar Subandi dalam siaran di radio Suara Surabaya, mempertanyakan dasar dari isu tersebut.
Ia mengklaim, ketika isu itu beredar, dirinya justru tengah bersantai dan berdiskusi santai dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). “Kalau ada berita itu hoaks penggeledahan di Pendopo itu yang digeledah apa. Saya ngopi bareng, saya Pak Kapolres, Pak Dandim lama,” tambahnya.
Tanpa menyebut nama, Subandi menunjuk pada adanya pihak di lingkarannya yang dinilai terlalu bernafsu untuk mengambil alih kursi bupati. “Hoaks itu. Nggak benar itu. Saiki (sekarang) orang itu ngempet kepingin jadi bupati itu,” katanya blak-blakan.
Selain isu perebutan kekuasaan, Subandi juga menyoroti adanya pihak yang kerap mengganggu jalannya roda pemerintahan, termasuk dalam hal mutasi pejabat daerah.
”Saya sebagai pimpinan daerah, gimana cara kita ingin terus menjalankan misi dan visi Bupati dan Wakil Bupati. Tugas kita melayani masyarakat… Kalau kita terus diriwuki (direcoki), bentar-bentar mutasi diriwuki, apa-apa diriwuki, kan repot, kapan kita bisa kerja?” keluhnya, menegaskan fokus pemerintahannya adalah pada pelayanan publik, seperti normalisasi dan pembenahan jalan jelang musim hujan.
Subandi menutup pernyataannya dengan tantangan terbuka. Ia meminta kepada siapapun yang merasa memiliki bukti pelanggaran hukum, termasuk praktik jual beli jabatan atau proyek bermasalah, untuk segera melaporkannya. “Kalau ada seperti itu (dianggap melanggar), sudah laporkan saja, kalau ada jual beli jabatan, kalau ada proyek yang macem-macem, sudah laporkan saja, saya sudah selesai kok, cari apa kita,” pungkasnya.
Sumber : detikjatim
Comment