BANGKALAN, linejatim – Wajah birokrasi pendidikan di Kabupaten Bangkalan resmi bersalin rupa. Jabatan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan yang selama ini menjadi jembatan di tingkat kecamatan kini tinggal sejarah. Sebagai gantinya, Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) didapuk menjadi mitra strategis sekaligus “napas baru” dalam koordinasi dunia pendidikan di Kota Dzikir dan Shalawat.
Transformasi krusial ini menjadi sorotan utama dalam diskusi hangat bertajuk “Infrastruktur Gedung Sekolah Layak dan Meneropong Fungsi K3S dalam Dunia Pendidikan” yang digelar oleh Perkumpulan Jurnalis Bangkalan (Pejalan), FKPB, dan Peta Berdaya di Resto & Cafe Bun Bere’, Selasa (10/3/2026).
Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, Ali Yusri Purwanto, membeberkan bahwa penghapusan Korwil bukanlah keputusan instan. Dinamika ini telah bergulir sejak beberapa tahun lalu, meski sempat terjadi tarik-ulur karena kebutuhan internal dinas.
“Dulu sempat ada wacana pembubaran, tapi kami merasa perannya masih dibutuhkan. Namun, seiring perubahan regulasi pusat dan daerah, langkah ini harus diambil,” ungkap Yusri di hadapan peserta diskusi.
Secara legalitas, pembubaran ini merujuk pada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 yang mencabut aturan lama. Yusri menjelaskan bahwa pasca-penghapusan Unit Pelaksana Teknis (UPT), daerah tidak lagi diwajibkan menunjuk Korwil. Para pejabat yang dulu mengisi pos tersebut kini telah kembali ke fungsi asalnya, mulai dari pengawas sekolah hingga penilik pendidikan.
K3S: Bukan Sekadar Wadah, Tapi Mitra Strategis. Dengan kosongnya kursi Korwil, peran K3S kini menjadi sangat vital. Organisasi yang mewadahi para kepala sekolah ini diproyeksikan menjadi mesin penggerak komunikasi antara sekolah dan Dinas Pendidikan.
“Ke depan, jalur komando kami langsung melalui pengurus K3S. Jika ketua berhalangan, kami berkoordinasi dengan wakil, sekretaris, atau bendahara. Mereka adalah representasi resmi para kepala sekolah,” tegas Yusri.
Diskusi ini juga memotret realita pahit mengenai kondisi fisik sekolah. Yusri tidak menampik bahwa kelayakan gedung sekolah di Bangkalan masih menjadi “Pekerjaan Rumah” (PR) besar bagi pemerintah daerah.
Meski demikian, Dirinya memberikan angin segar bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Perbaikan dilakukan secara maraton setiap tahunnya untuk memastikan siswa dapat belajar dengan aman dan nyaman.
“Infrastruktur memang masih menjadi tantangan besar. Tapi, setiap tahun kami pastikan ada progres. Perbaikan terus berjalan secara bertahap,” pungkasnya.
Diskusi ini menegaskan bahwa kemajuan pendidikan di Bangkalan kini bertumpuk pada kolaborasi. Tanpa sekat birokrasi Korwil, diharapkan koordinasi antara sekolah dan dinas menjadi lebih ramping, cepat, dan transparan dalam membenahi kualitas pendidikan maupun infrastrukturnya.
Comment