SUMATRA, linejatim – Serangkaian bencana alam, mulai dari banjir bandang hingga tanah longsor, yang melanda Sumatra dalam beberapa pekan terakhir memicu gelombang kritik keras dari kalangan pemerhati lingkungan, Mereka menuding rentetan musibah ini bukanlah anomali alam, melainkan konsekuensi langsung dari kebijakan negara yang selama bertahun-tahun membuka pintu lebar bagi eksploitasi dan alih fungsi hutan secara masif.
Kritik utama tertuju pada hilangnya daya dukung lingkungan di kawasan tersebut, Dalam dua dekade terakhir, tutupan hutan di Sumatra diketahui terus tergerus oleh perluasan konsesi industri, alih fungsi lahan skala besar, dan pembukaan wilayah baru tanpa diiringi upaya pemulihan ekologis yang memadai.
Menurut Oktavian Ismail Johansyah Ketua bidang Advokasi Masyarakat Indonesian Institute for Environmental Studies (IIFES) menyampaikan bahwa pola bencana yang berulang ini secara tegas menunjukkan kegagalan struktural dalam pengelolaan tata ruang dan ini bukan murni bencana alam melainkan buah dari kebijakan politik dan bisa diprediksi sejak tutupan hutan menurun drastis.
“Padahal, banyak bencana hari ini adalah hasil dari keputusan keputusan politik yang mengabaikan batas ekologis, Selama kerangka kebijakan masih memandang hutan sebagai komoditas dan ruang yang bisa dikuras demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek, maka banjir dan longsor hanya tinggal menunggu, seperti bom waktu,” ujar Vian.
Diketahui Ketika curah hujan meningkat, kawasan yang seharusnya menjadi ruang resapan air kini tak mampu lagi menahan debit air. Hasilnya, air meluap dengan cepat, menyebabkan banjir bandang, tanah longsor, dan kerusakan infrastruktur yang kini menyebar di berbagai tempat.
Di sisi lain, warga di wilayah terdampak mengaku semakin kehilangan rasa aman trauma dampak bencana kali ini dirasakan jauh lebih parah dibandingkan tahun tahun sebelumnya.
“Hujan deras dulu hanya bikin air got naik, Sekarang kami harus mengungsi karena rumah kami terendam lumpur,” keluh seorang warga yang menjadi korban di salah satu kabupaten.
Menanggapi situasi ini, Pemerintah menyatakan fokus pada penanganan darurat korban bencana dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan lahan di Sumatra. Namun, para pengamat lingkungan skeptis, Mereka menilai bahwa evaluasi tanpa perubahan kebijakan struktural yang menghentikan eksploitasi hutan secara fundamental hanya akan mengulang siklus krisis yang sama di masa mendatang. (NR)
Comment