Nurul Rohman, S.Pd.
Jawa Timur. Linejatim.com – 14 September 2026. Topik tentang agama dan politik di Indonesia kembali ramai diperbincangkan seiring munculnya gagasan mengenai Islam dan negara dari kalangan penguasa. Buku atau pemikiran keislaman seorang pemimpin seperti gagasan yang sering dikaitkan dengan Prabowo Subianto tentang hubungan antara Islam, rasa cinta tanah air, dan pertahanan negara tentu menarik untuk dikritisi. Di satu sisi, gagasan ini berniat merangkul umat Islam sebagai fondasi moral bangsa. Namun di sisi lain, pandangan tersebut sering kali terasa dangkal karena hanya menjadikan Islam sebagai alat pencitraan politik, alih-alih sebagai kekuatan nyata untuk mengubah nasib rakyat menjadi lebih baik.
Jika kita melihat kembali sejarah dan pemikiran Bung Karno, khususnya melalui buku Di Bawah Bendera Revolusi atau tulisan-tulisan beliau tentang Islam dan nasionalisme, kita akan menemukan perbedaan yang sangat jauh. Bung Karno tidak pernah menganggap Islam sebagai komoditas politik musiman atau sekadar hiasan kata-kata indah. Bagi beliau, Islam adalah semangat perubahan; Islam adalah wujud nyata dari keadilan sosial yang berjuang melawan penjajahan dan ketertindasan.
Maka, kritik utama terhadap pandangan “Islam ala Prabowo” adalah kurangnya kepekaan dalam membongkar akar masalah ketimpangan sosial yang menghimpit rakyat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih mencapai 24,22 juta jiwa. Yang memprihatinkan, sebagian besar dari mereka tinggal di kantong-kantong santri dan pedesaan yang mayoritas beragama Islam, baik di Jawa maupun di luar Jawa.
Ketika narasi keislaman dari penguasa hanya sebatas ajakan persatuan para elit, urusan pertahanan wilayah, dan keharmonisan di permukaan saja, mereka sebenarnya sedang menutup mata dari kenyataan di lapangan. Hari ini, umat Islam justru sedang berjuang menghadapi krisis lahan pertanian, sulitnya mencari pekerjaan, dan tersingkir dari perebutan sumber daya ekonomi.
Bung Karno, dengan gaya tulisannya yang berapi-api dan dekat dengan rakyat, tentu akan mengkritik cara pandang yang memisahkan antara keimanan seseorang dengan perjuangan membela kaum lemah. Dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi, beliau dengan tegas menuliskan bahwa seorang nasionalis sejati harus peduli pada nasib rakyat kecil, dan seorang Muslim yang taat tidak mungkin tinggal diam melihat orang lain menderita. Bung Karno tidak menulis tentang Islam dengan bahasa kantor yang kaku dan jauh dari penderitaan rakyat; beliau menuliskannya dengan cucuran keringat, air mata, dan semangat anti-penjajahan.
Kritik kedua berkaitan dengan posisi umat Islam di tengah kekuatan ekonomi global. Buku-buku bertema nasionalis-konservatif sering kali hanya membangga-banggakan kedaulatan negara tanpa melihat bagaimana modal besar dan para pengusaha kuat mengeruk kekayaan alam di negeri yang mayoritas Muslim ini. Berdasarkan data WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) tahun 2025, kerusakan hutan dan pembukaan tambang di daerah-daerah pesantren serta wilayah masyarakat adat Muslim terus bertambah. Akibatnya, ruang hidup jutaan rakyat kecil dikorbankan atas nama proyek-proyek besar pemerintah.
Di sinilah letak kelemahan dari pemikiran Islam yang serba artifisial: mereka memuji simbol-simbol agama, tetapi membiarkan tanah air tempat umat mencari penghidupan dirusak oleh keserakahan kapitalisme global.
Bung Karno tentu tidak akan tinggal diam melihat hal ini. Dengan gaya bicaranya yang khas, memadukan nilai-nilai agama dan kepedulian sosial, beliau mungkin akan berseru:
”Hai, saudara-saudaraku! Islam bukan sekadar jubah, peci, atau kata-kata manis tentang persatuan di atas panggung kekuasaan! Islam adalah pembela keadilan sosial! Islam adalah kemarahan terhadap mereka yang menindas! Jangan gunakan nama Islam hanya untuk melanggengkan kekuasaan yang membiarkan orang miskin tetap menderita di negeri yang kaya raya ini!”
Pada akhirnya, sebuah tulisan atau buku tentang Islam yang dibuat oleh seorang pemimpin bangsa tidak akan ada artinya dalam sejarah jika hanya dipakai untuk mendongkrak citra politik. Buku yang hebat adalah buku yang berani membongkar ketidakadilan, yang mampu membakar semangat kaum tertindas untuk bangkit melawan kesewenang-wenangan, baik dari bangsa asing maupun dari bangsa sendiri.
Jika cara pandang keagamaan dari penguasa saat ini gagal menyelesaikan masalah pokok seperti pembagian kekayaan yang adil, ketersediaan pangan, dan hak atas tanah bagi mayoritas umat Islam di Indonesia, maka hal itu bukanlah sebuah pemikiran yang mencerahkan. Itu hanyalah ilusi yang dibungkus dengan alasan pertahanan negara. Dan sejarah, seperti kata Bung Karno, tidak akan pernah mengenang pemimpin yang jalan di tempat, melainkan mereka yang berani meruntuhkan tembok-tembok penindasan demi tegaknya keadilan di bumi Nusantara.
Comment