BANGKALAN, linejatim– Isu mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi perhatian serius bagi kalangan aktivis, akademisi, serta praktisi. Hal ini dipicu oleh adanya perdebatan mengenai metode pemilihan langsung maupun tidak langsung. Menanggapi fenomena tersebut, wadah diskusi Ngaji Politik Indonesia (JI-POL INDONESIA) resmi diluncurkan di Cafe Praja Telang, Kabupaten Bangkalan, dengan tajuk “Arah Politik 2029: Pilkada Langsung atau Tidak Langsung”.
Acara ini menghadirkan beberapa tokoh penting, di antaranya Rektor Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Prof. Syafi’ sebagai keynote speaker; Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan sebagai launcher’s, Ketua Departemen Politik FISIP Unair, Airlangga Pribadi, Speaker II. serta Ketua Komisi C DPRD Jatim dari Fraksi Partai Golkar, Adam Rusydi, Speaker I.
Turut hadir pula Perwakilan Kapolres Bangkalan dan beberapa Anggota partai politik se-Kabupaten Bangkalan, hingga penyelenggara pemilu dari KPU dan Bawaslu. Tak ketinggalan, perwakilan DPRD Kabupaten serta berbagai Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), baik intra maupun ekstra kampus, turut memadati Gebyar Launching JIPOL Indonesia tersebut pada Kamis (30/01/2026).
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas peluncuran wadah ini. Sebagai bentuk dukungan konkret, dirinya membuka pintu Pendopo Kabupaten untuk dijadikan tempat berdiskusi, bahkan menyediakan sejumlah fasilitas publik guna menunjang keberlangsungan kegiatan Ngaji Politik tersebut.
Sementara itu Presiden JI-POL, Oktavian johansah menyatakan bahwa pembentukan wadah ini terinspirasi dari semangat Revolusi Prancis. Ia menegaskan kehadiran JIPOL bertujuan untuk memperkaya literasi dan memperluas perspektif politik masyarakat Indonesia.
”Atas Nama Indonesia Merdek” Sebagai jargon JI-POL tersebut sebagai simbol independensi intelektual”tegasVian.
Acara yang di desain dengan dialog terbuka ini berlangsung selama kurang lebih delapan jam dengan pemaparan konsep dan materi yang sanagat menarik diantaranya:
Prof. Syafi’ (Rektor UTM) Membedah Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Ia menekankan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” memberikan ruang konstitusional bagi kedua metode pemilihan. Tantangan utamanya bukan sekadar teknis, melainkan bagaimana sistem tersebut mampu menjaga substansi keadilan bagi rakyat.
Kemudian Adam Rusydi (Ketua Komisi C DPRD Jawa Timur, Fraksi Golkar) Menawarkan visi “Demokrasi yang Menyejahterakan”. Golkar cenderung mendorong pemilihan melalui DPRD (perwakilan) guna memutus rantai politik transaksional, menghemat anggaran negara, dan kembali pada akar filosofis Sila Keempat Pancasila demi stabilitas pembangunan daerah.
Sementara itu Airlangga Pribadi (Ketua Departemen Politik FISIP Unair/Pengamat Politik) Menyoroti dilema antara kedaulatan rakyat dan stabilitas. Jika Pilkada langsung berisiko pada politik biaya tinggi (high cost politics) dan populisme, maka pemilihan melalui DPRD berisiko terjebak pada oligarki tertutup. Fokus perbaikan seharusnya terletak pada ekosistem hukum dan kedewasaan nalar pemilih.
Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekadar pertentangan antara mekanisme pemilihan langsung atau perwakilan meskipun mayoritas masyarakat dan praktisi lebih condong pada sistem langsung. Lebih jauh, ini adalah ikhtiar kolektif untuk menemukan format terbaik yang mampu menjaga kedaulatan rakyat, tanpa harus mengorbankan stabilitas serta integritas bangsa.
Comment