Surabaya, 22/11/25 — Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (IKA FISIP) UIN Sunan Ampel Surabaya menilai bahwa pemekaran daerah pemilihan (dapil) dan penambahan kursi DPRD Kota Surabaya merupakan kebutuhan mendesak. Pertumbuhan penduduk Surabaya yang kini melampaui tiga juta jiwa dinilai memicu ketimpangan representasi politik antara jumlah warga dan jumlah wakil rakyat.
Saat ini DPRD Kota Surabaya beranggotakan 50 orang yang tersebar dalam 5 dapil. Komposisi tersebut dianggap tidak lagi sebanding dengan beban legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi di kota metropolitan dengan dinamika kependudukan yang sangat cepat.
Ketua IKA FISIP UINSA Surabaya, Taufiq M.S., M.AP., menegaskan perlunya penyelenggara pemilu menempatkan isu ini sebagai agenda prioritas.
“Dengan jumlah penduduk Surabaya yang terus bertambah, desain dapil yang tidak lagi proporsional akan memengaruhi kesetaraan suara. Rasio penduduk per anggota DPRD harus kembali diseimbangkan agar setiap suara memiliki bobot yang setara,” ujar Taufiq.
Menurutnya, ketidakseimbangan representasi berpotensi melemahkan kualitas demokrasi lokal. Jumlah konstituen yang terlalu besar di setiap dapil dapat menghambat penyerapan aspirasi dan kinerja legislasi.
Taufiq menekankan bahwa penyusunan dapil harus mengacu pada prinsip kesetaraan suara, kohesivitas wilayah, dan integritas administratif. Ia menilai bahwa KPU perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dapil Kota Surabaya sebagai bentuk pemutakhiran layanan demokrasi.
“Penambahan dapil atau penambahan kursi DPRD bukan hanya isu teknis pemilu. Ini berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, efektivitas pengawasan anggaran, serta percepatan pembangunan daerah. Keterwakilan politik yang kuat adalah fondasi pemerintahan yang responsif,” tambahnya.
IKA FISIP UINSA menegaskan komitmennya untuk menjadi ruang dialog bagi para pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, hingga masyarakat sipil.
“Surabaya membutuhkan desain dapil yang modern, adaptif, dan adil. Kami mengajak semua pihak melihat isu ini secara objektif untuk masa depan demokrasi lokal yang lebih baik,” tutup Taufiq.
Comment